TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Keputusan DPR terkait pajak yang akan dikenakan kepada pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM), ternyata disambut baik oleh Menteri Koperasi dan UKM, Syarifudin Hasan.

Pajak yang diberikan adalah 0,5 persen bagi para pengusaha UKM yang mencapai omset Rp 300 juta per-bulan. "Kalau pajaknya 0,5 persen berarti Rp 1,5 juta. Intinya kita mendorong agar bisa mengembangkan usahanya, sudah kuat ekonominya berarti bisa lebih tinggi lagi nantinya,"ujar Syarif, di acara Orientasi Jurnalis dan Program Kemenkop UKM tahun 2012, Sabtu (28/1/2012).

Kemenkop UKM pun tak berpangku tangan melihat keputusan tersebut. Dengan adanya pajak bagi pengusaha UKM, Kemenkop UKM tetap berusaha agar pengusaha itu bisa lebih berkembang daripada sebelumnya. "Kita dorong supaya dia cepat tumbuh untuk modal lebih besar lagi, nanti penyerapan tenaga kerja lebih tinggi, latar belakangnya seperti itu,"jelasnya.

JAKARTA: Politisi dari Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengimbau pemerintah jangan membebani pelaku usaha kecil menengah terlalu berat karena bisa meredam pertumbuhan ekonomi di daerah.

”Wajib pajak bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) memang penting sebagai pendidikan kewirausahaan, akan tetapi yang paling penting adalah menghidupkan usaha mereka,” ujar Nurdin Tampubolon kepadaBisnis, Selasa 24 Januari 2012.

Oleh karena itu harus diberi kelonggaran terhadap pelaku UKM. Dia menyarankan supaya ditetapkan nilai omzet yang mereka raih yang layak dikenakan pajak.  Bagi yang baru berdiri dan langsung dikenakan pajak, bisa menghambat pertumbuhan pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA: Pemerintah berharap permasalahan shadow banking akan teratasi dengan adanya RUU Lembaga Keuangan Mikro yang masih dalam proses.

"Semua institusinya kan sudah ada regulasi masing-masing, misalnya BPR, koperasi, bank, pembiayaan, nanti diatur di RUU Pembiayaan Mikro," ujar Agus Martowardojo, Menteri Keuangan selepas berbicara pada seminar bertajuk 'Fitch Forum: Indonesia at Investment Grade - What Next?' pagi ini, 17 Januari 2012.

Dia berharap terciptanya UU Lembaga Pembiayaan Mikro akan membuat institusi keuangan yang menghimpun dana masyarakat dapat lebih berhati-hati, supaya tidak berisiko, dan lebih bertanggung jawab.

RUU itu telah digulirkan sejak 2004 ketika Presiden Megawati Soekarnoputri masih menjabat dan belum juga disahkan oleh pemerintah hingga saat ini.

SURABAYA: Sektor UKM di Jatim diperkirakan masih akan memberikan kontribusi PDRB yang relatif besar meski penyerapan pembiayaannya tergolong lamban.

Ketua Forum Daerah (Forda) UKM Jatim Nurcahyudi mengatakan pasalnya UKM masih mendominasi sektor usaha di Jatim dan terbukti memiliki ketahanan terhadap krisis. Sebagian besar usaha kecil menengah itu membidik pasar domestik.

"Dalam situasi krisis global seperti sekarang ini, ekonomi daerah akan sangat bergantung pada kekuatan pasar lokal," ujarnya hari ini.

Jatim lewat jutaan UKM memiliki kekuatan pasar lokal atau domistik yang relatif besar. "Oleh karena itulah saya optimistis sektor UKM ini bisa diandalkan untuk memberikan kontribusi besar terhadap PDRB [produk domestik regional bruto]."